"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujar Mahfud di unggahan akun Instagram, Jumat (20/11).

Ia menerangkan ketentuan 14 hari kerja telah diatur dalam UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, yang menjelaskan, maksud hari dalam dua aturan tersebut adalah hari kerja.

"Hari adalah hari kerja," demikian tertulis pada Pasal 1 nomor 22 Tatib MPR.

Mahfud menilai, memaksa pelaksanaan Paripurna pada 9 Desember, berkonsekuensi tidak sah. Sehingga, dia menyarankan agar waktunya diundur 14 hari kerja terhitung sejak Presiden menyerahkan dua nama cawapres ke MPR.

"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja," ujarnya.