NADIKABAR.COM — Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar rapat perdana yang membahas pengisian jabatan Wakil Presiden RI sisa masa jabatan 2024-2029. Rapat ini menetapkan sejumlah target keluaran atau output utama, kerangka kerja maraton, serta agenda penerimaan usulan nama calon dari Presiden.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, menyampaikan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panitia Ad Hoc menargetkan dua hal utama dari proses pembahasan ini.
Dua hal tersebut adalah penyusunan rancangan Ketetapan MPR RI (Tap MPR RI) mengenai pengangkatan calon Wakil Presiden RI, dan penyusunan mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan.
"Mekanisme pemilihan, pelantikan, dan seterusnya itu sudah dibatasi tenggat waktunya, harus sampai 8 Desember selesai. Berarti 8 Desember itu sudah siap," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Menurut Bambang, pembahasan awal masih berada pada tahap brainstorming dan memunculkan berbagai dinamika serta perdebatan substansial.
Sejumlah skenario teknis turut menjadi perhatian panitia untuk dituangkan ke dalam mekanisme resmi, antara lain langkah antisipasi apabila salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden tiba-tiba menyatakan tidak bersedia, serta pengaturan teknis surat suara apakah menggunakan mekanisme coblos, tanda tangan, atau cap jempol.