Mengingat tenggat waktu yang ketat sebelum Rapat Paripurna pada 9 Desember, intensitas rapat Panitia Ad Hoc akan berlangsung secara maraton. Untuk mempercepat pembahasan, pimpinan segera melaksanakan rapat-rapat lanjutan oleh sejumlah anggota yang sudah disepakati dalam rapat perdana ini.
"Ini adalah rapatnya para ahli hukum, perdebatannya panjang dan mendalam. Ini krusial karena peristiwa ini merupakan peristiwa langka yang perlu juga memperlakukan pembaruan pengaturan di dalam pasal-pasal maupun konstitusi," kata Bambang.
Sementara itu, Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K. Harman, menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan mandat dari Majelis untuk menuntaskan dua tugas pokok terkait perancangan ketetapan mekanisme tata cara pemilihan serta rancangan pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden.
Menurut Benny, Panitia Ad Hoc telah ditugaskan untuk menyiapkan rancangan Ketetapan MPR tentang mekanisme dan tata cara pemilihan Wakil Presiden yang nantinya akan disepakati bersama, dilaporkan kepada rapat gabungan dan pimpinan, serta disahkan lewat Rapat Paripurna.
"Bagaimana mekanisme itu Sesuai dengan konstitusi, Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota, itu ketentuan menurut konstitusi kita. Tugas yang kedua itu adalah menyiapkan rancangan tentang pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden," jelas Benny.
Benny menambahkan, di luar dua tugas utama tersebut, terdapat pula berbagai isu lain yang berkembang dalam proses perancangan. Ia memastikan rapat perdana yang dipimpinnya bersama Sekretaris Panitia Ad Hoc Abidin Fikri akan dilanjutkan pada Senin mendatang dengan prinsip keterbukaan bagi publik.