Joint List memperoleh 11 kursi di parlemen Israel atau Knesset, sementara partai Arab lainnya, Ra'am, mendapatkan delapan kursi. Keduanya berpotensi menentukan pembentukan pemerintahan baru.

Kubu oposisi pimpinan Eisenkot memperoleh 48 kursi, sedangkan koalisi Netanyahu mendapatkan 53 kursi dari total 120 kursi parlemen.

Joint List menawarkan dukungan dari luar pemerintahan tanpa harus bergabung dalam kabinet. Dukungan dapat diberikan melalui pemungutan suara atau abstain untuk membantu oposisi membentuk mayoritas.

Tibi mengakui kerja sama tersebut tidak serta-merta mengakhiri perang atau mewujudkan negara Palestina. Namun, menurutnya, pergantian pemerintahan dapat memperbaiki kehidupan warga Arab Israel, termasuk dalam penanganan kekerasan dan kriminalitas.

Di tengah proses politik tersebut, dinas keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, masih menyelidiki dugaan campur tangan asing dalam pemilu. Dalam penilaian intelijen kepada komite pemilihan, Shin Bet menyebut adanya aliran dana dalam jumlah besar dari negara asing, termasuk negara-negara yang dianggap memusuhi Israel. Namun, badan tersebut tidak menyertakan bukti untuk mendukung pernyataannya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Noam Sohlberg mengatakan dugaan tersebut belum terbukti memengaruhi hasil pemilu. "Pada tahap ini, semua itu masih sebatas kecurigaan. Bahkan jika terbukti, cakupan dampak potensialnya terbatas," katanya.

Shin Bet juga meminta izin untuk memeriksa sejumlah politisi Arab, termasuk pemimpin Ra'am, Mansour Abbas. Namun, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menolak permintaan tersebut. "Tidak diperbolehkan menginterogasi warga negara atau pejabat terpilih tanpa bukti yang membenarkan tindakan tersebut," katanya.