"Melihat komposisi parlemen saat ini, pemerintah Netanyahu... tidak dapat digantikan tanpa koordinasi dengan Joint List," ucapnya dalam wawancara yang dilakukan di Nazaret, wilayah yang menjadi basis komunitas Arab sekaligus tempat masa kecil Yesus Kristus.
Warga Arab Israel yang mencakup sekitar 20 persen dari total populasi Israel, merupakan keturunan dari warga Palestina yang tetap tinggal setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948 silam.
Kubu Oposisi Ragukan Koalisi dengan Partai-partai Arab Israel
Pemmpin kubu oposisi, Gadi Eisenkot, telah menyatakan keraguan mengenai pemerintahan koalisi yang menyertakan partai-partai Arab Israel. Namun demikian, Eisenkot tidak secara terbuka menutup kemungkinan tersebut.
Eisenkot yang mantan kepala militer Israel ini merupakan Ketua Partai Yashar, yang mendapatkan perolehan kursi terbanyak kedua di parlemen Israel, yakni 21 kursi. Yashar berada di bawah Likud yang menaungi Netanyahu, yang meraup 27 kursi parlemen.
Jabareen mengatakan bahwa dirinya telah bertemu Ketua Partai Ra'am, Mansour Abbas, pada Senin (2/11) dan kemudian akan bertemu Yair Golan dari Partai Demokrat -- satu-satunya tokoh sayap kiri senior dan anggota kubu oposisi yang secara terbuka mendesak koalisi dengan partai-partai Arab.
"Lanskap politik saat ini sudah jelas: partai-partai oposisi tidak memiliki mayoritas untuk mengesahkan undang-undang tanpa Joint List. Oleh karena itu, kami menyatakan kesediaan untuk mengulurkan tangan guna mendukung undang-undang dan keputusan yang sejalan dengan proyek dan program politik kami," ucapnya.
