Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Ia meminta MPR menindaklanjutinya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.

Hasil rapat gabungan MPR telah menetapkan rapat pelaksanaan paripurna digelar pada 2 Desember 2026.

Sesuai Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelumnya.