NADIKABAR.COM — Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menjelaskan pengamanan bagi Gibran Rakabuming Raka usai tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.
Komandan Paspampres Mayor Jenderal Edwin A. Sumantha mengatakan tugas pengamanan oleh Paspampres berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.
"Sesuai regulasi tersebut, terdapat pembagian tugas yang jelas di jajaran Paspampres khususnya bagi personel yang bertugas pada pejabat Presiden dan Wakil Presiden yang masih aktif maupun mantan yang sudah tidak aktif, berikut keluarganya," kata Edwin saat dihubungi, Jumat (13/11).
Edwin mengatakan terhitung sejak keputusan pemberhentian Gibran berlaku secara efektif, maka kewenangan pengamanan dan pengawalan beserta istri, beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres.
Fasilitas pengamanan sesuai standar protokoler yang berlaku bagi mantan wakil presiden RI.
Edwin mengatakan prosesi serah terima dari unit-unit yang bertugas dari Grup B ke Grup D saat ini tengah berlangsung.
"Sedangkan mengenai perpindahan personel dari Grup B ke Grup D, tentunya hal tersebut sifatnya merupakan opsional tergantung kebutuhan organisasi dihadapkan pada komposisi personel yang ada," ujarnya.
Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11).
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Ia meminta MPR menindaklanjutinya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.
Hasil rapat gabungan MPR telah menetapkan rapat pelaksanaan paripurna digelar pada 2 Desember 2026.
Sesuai Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelumnya.
