Namun, Amerika Serikat menolak resolusi tersebut. Perwakilan AS di PBB, Yaryna Ferencevych, mengkritik langkah Majelis Umum PBB.
"Alih-alih berfokus pada masalah nyata perdamaian internasional, kemakmuran, atau hubungan baik, badan ini justru memperdebatkan proyek-proyek peta dari abad ke-16 dan peran mereka dalam mempromosikan reparasi serta 'keadilan kognitif'," katanya.
Pada Maret lalu, AS juga mengkritik resolusi PBB yang mendeklarasikan perdagangan budak transatlantik sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling berat."
Lerato Mogoatlhe dari Africa No Filter, salah satu kelompok di balik kampanye untuk meninggalkan Peta Mercator, menilai persoalan tersebut tidak berhenti pada aspek kartografi.
"Salah representasi Afrika pada peta dunia bukan sekadar kesalahan kartografi-ini adalah masalah narasi," ujar Mogoatlhe kepada BBC.
Ia menyebut perubahan peta sebagai bagian dari upaya menghentikan "misinformasi dan disinformasi terlama di dunia" tentang Afrika.
Geografer asal Kenya, Kioko Muendo, juga menilai Peta Mercator memberikan gambaran yang keliru mengenai Afrika. Menurut dia, peta tersebut secara tersirat mengecilkan gambaran tentang sumber daya, populasi, dan peluang investasi di benua itu.
"Peta lebih dari sekadar panduan bagi para pelancong-peta membentuk bagaimana wilayah dipandang secara politik dan ekonomi," ujarnya kepada BBC.
Baca berita selengkapnya di NadiKabar.com.
