NADIKABAR.COM — Sebuah laporan yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (15/10) mendesak segenap pihak untuk meningkatkan inklusi sosial di tengah arus perubahan pesat bidang ekonomi, digigital, dan energi yang berpotensi membuat miliaran orang tertinggal.
Laporan Sosial Dunia (World Social Report) 2026, yang diluncurkan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, memperingatkan bahwa miliaran orang masih belum memiliki akses ke pekerjaan, keterampilan, layanan, dan perlindungan yang diperlukan untuk memperoleh manfaat dari transformasi tersebut.
Meskipun telah ada kemajuan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan.
Pada 2025, sebanyak 58 persen pekerja di seluruh dunia bekerja di sektor informal, 27 persen perempuan muda berusia 15 hingga 24 tahun tidak bekerja dan tidak menempuh pendidikan maupun pelatihan, dan 26 persen populasi global tidak memiliki akses internet.
Ketimpangan pendapatan juga meningkat di lebih dari 50 negara antara tahun 2000 dan 2024, termasuk 23 negara berpendapatan tinggi, menurut laporan tersebut.
Laporan itu memperingatkan bahwa kesenjangan-kesenjangan tersebut menghambat produktivitas dan ketahanan, sementara akses yang tidak merata terhadap teknologi digital dan keterampilan kecerdasan buatan (AI) dapat semakin memperlebar kesenjangan dalam pendidikan, pendapatan, dan peluang ekonomi.
Laporan tersebut memperkirakan bahwa menunda investasi dalam perlindungan sosial selama 10 tahun dapat menyebabkan negara-negara kehilangan 12 persen dari output ekonomi mereka, dibandingkan dengan negara-negara yang berinvestasi lebih awal.
Untuk memastikan bahwa manfaat transformasi dapat dirasakan secara luas, laporan tersebut menguraikan empat prioritas, yakni meningkatkan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi, menghubungkan semua orang dengan ekonomi baru, memastikan pasar tenaga kerja berfungsi bagi masyarakat, serta mendorong kemakmuran bersama.
Dalam sebuah pesan video yang menyertai peluncuran laporan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menuturkan bahwa inklusi sosial bukan hanya keharusan moral, tetapi juga kebutuhan ekonomi. Guterres menegaskan bahwa masyarakat inklusif lebih produktif, tangguh, dan sejahtera.
"Transformasi tidak dapat dihindari. Ketimpangan dan pengucilan bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan," ujarnya.
"Mari bekerja sama untuk memastikan bahwa transformasi mendalam, yang sedang membentuk kembali dunia kita, membantu membangun masyarakat yang berlandaskan keadilan, martabat, dan kesempatan bagi semua orang."
