Menurutnya, polemik ijazah Gibran berkaitan dengan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi yang disebutnya telah cawe-cawe dengan putusan MK Nomor 90. "Sehingga ini membangkitkan memori kolektif dari rakyat tentang penggunaan kekuasaan dari Presiden Jokowi melalui akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi yang mendesain Keputusan MK Nomor 90," ungkapnya.
Hasto menyampaikan hal ini menjadi persoalan etika, moral, dan juga tanggung jawab seorang pejabat publik. Menurutnya, polemik ijazah Gibran menjadi beban bagi Prabowo karena berkaitan dengan legitimasi seorang wapres.
"Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka," tuturnya.
