NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Dede Indra Permana Soediro berharap proses transisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) usai Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan konstitusi. Dia berharap poses pemilihan Wapres pengganti Gibran tetap mengedepankan ketelitian dan kepatuhan terhadap mekanisme dan prosedur konstitusional.

Hal itu disampaikan Dede usai bertemu Presiden Prabowo Subianto dan Gibran, Kamis (12/11/2026). Dede mengatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden sejak pukul 11.26 WIB hari ini perlu segera ditindaklanjuti melalui tahapan yang berlaku.

"Hari ini saya bertemu dengan Bapak Presiden dan Mas Gibran. Bahwa sejak pukul 11.26 WIB tadi sudah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam diskusi tersebut menyarankan proses pengisiannya segera dipercepat, tetap dengan seksama dan sesuai mekanisme konstitusi," kata Dede.

Dede mengatakan dalam pertemuan tersebut turut dibahas pentingnya keberadaan Wapres untuk membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan. Terlebih, Prabowo punya sejumlah agenda kenegaraan, termasuk kegiatan di luar negeri.

"Dalam diskusi tadi juga diingatkan bahwa Bapak Presiden memiliki banyak tugas dan agenda ke luar negeri. Kita ingin ketika Bapak Presiden menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri, pemerintahan di dalam negeri tetap berjalan optimal sesuai arahan beliau. Di sinilah pentingnya peran Wakil Presiden dalam membantu Presiden," kata dia.

Dede pun berharap pengisian jabatan Wapres bisa dituntaskan secepat mungkin. Dia mengatakan 26 November 2026 sebagai target yang diharapkan, dengan tetap memperhatikan seluruh persyaratan dan ketentuan waktu yang berlaku.

"Harapan saya, apabila seluruh tahapan dan ketentuan waktunya memungkinkan, paling lambat 26 November sudah dapat diselesaikan. Karena itu, koordinasi dan kesiapan administrasinya perlu segera dilakukan agar proses berjalan cepat, tertib, dan memiliki dasar hukum yang kuat," katanya.

Dede menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wapres yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Dia mengatakan tahapan tersebut diawali dengan rapat gabungan MPR RI paling lama 3 x 24 jam setelah kekosongan terjadi. Setelah itu, MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden paling lama 3 x 24 jam setelah rapat gabungan.

Proses selanjutnya meliputi pengusulan dua calon beserta persyaratannya, verifikasi dokumen, pemilihan dalam sidang paripurna, penetapan, hingga pelantikan.

Dede mengatakan seluruh proses harus tetap menghormati kewenangan Presiden dan MPR. Dia berharap pengisian jabatan Wapres bisa berjalan sesuai prosedur sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

"Seluruh proses harus menghormati kewenangan Presiden dan MPR. Kepentingan kita adalah memastikan Presiden mendapatkan dukungan yang optimal dalam menjalankan pemerintahan, agenda kenegaraan tetap terlaksana, dan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. MPR akan menindaklanjuti surat itu.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dia mengatakan surat serupa juga sudah diserahkan Gibran ke Presinen Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Gibran meminta surat itu segera diproses.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.