Dia mengingatkan setiap jabatan publik harus dijalankan dengan landasan moral, etika, integritas, dan sikap kenegarawanan. Dia menekankan kewenangan itu tak boleh disalahgunakan.
"Setiap jabatan publik, terlebih yang memiliki kewenangan menggunakan upaya paksa atas nama negara, harus dilandasi moral, etika, dan sikap kenegarawanan. Institusi penegak hukum harus dijauhkan dari agenda politik praktis, kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan ambisi kekuasaan mantan pejabat negara," kata Hasto.
PDIP menilai ketegasan Polri dalam menangani dugaan penyadapan ilegal ini sejalan dengan semangat kepolisian yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu menurutnya sejalan dengan semangat 'Polri Bersama Masyarakat'.
"PDI Perjuangan menempatkan ketegasan Polri ini sejalan dengan semangat 'Polri Bersama Masyarakat'. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga sekaligus momentum untuk mengembalikan marwah Polri sebagai alat negara yang sungguh-sungguh mewujudkan supremasi hukum," tegasnya.
Hasto mendukung Polri untuk terus memperkuat komitmen menjaga keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh warga negara, serta memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi.
