"PDI Perjuangan juga mendengarkan masukan-masukan dari para guru besar yang juga sudah menyatakan sikapnya tentang pelanggaran etika yang sangat serius yang justru menjadi beban dari kepemimpinan Presiden Prabowo," kata Hasto.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut akan membangun komunikasi dengan fraksi lain untuk membahas lanjutan polemik Ijazah Wakil Presiden RI Gibran. Ia menyebut ajakan ini ditugaskan oleh Presiden PKS Al Muzammil Yusuf untuk menjajaki pandangan dan sikap fraksi lain.
"Presiden PKS menugaskan fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya," ucap Kholid saat dihubungi pada Selasa (20/10).
Menurutnya, saat ini DPR RI sedang masa reses. Oleh karena itu, ajakan membangun komunikasi dengan fraksi lain bergantung pada situasi dan kondisi sidang berikutnya.
Kholid menjelaskan bahwa PKS ingin menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat terkait polemik Ijazah Gibran. Oleh karena itu, ia ingin memperjuangkan aspirasi tersebut di DPR.
Di sisi lain, Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah SMA Wakil Presiden, Gibran Rakabuming harus menjadi momentum evaluasi tata kelola sistem Pemilu.
Ia menegaskan dalam putusan MK tersebut tersirat satu masalah yang jauh lebih besar yakni adanya perlakuan tidak adil terhadap masyarakat.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan kawasan hutan yang terbakar tidak boleh dikonversi menjadi lahan perkebunan, termasuk kelapa sawit. Ia juga mengusulkan pemberlakuan moratorium hutan dan reboisasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang.
Hasto mengatakan sejumlah pendekatan tersebut merujuk pada praktik baik (best practices) dari pengalaman presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam persoalan kehutanan.
