NADIKABAR.COM — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR dan Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis (12/11).
Padahal sehari sebelumnya, lebih dari seratus anggota DPR dari 8 fraksi telah meneken usulan hak menyampaikan pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengatakan pengunduran diri Gibran kepada MPR RI adalah siasat menghindari pemakzulan.
"Akan tetapi HMP DPR RI yang telah dilakukan harus tetap dilanjutkan hingga Sidang Istimewa MPR RI sehingga Gibran tidak mengundurkan diri, tetapi diberhentikan (dimakzulkan)," kata Sutrisno kepada wartawan, Kamis siang.
Sutrisno menambahkan pengunduran diri sah secara konstitusional dan merupakan hak wakil presiden yang dijamin konstitusi. Namun alasan pengunduran diri harus disertai alasan yang jelas, rinci, dan detail sehingga mudah dipahami publik.
"Jika alasan pengunduran diri Gibran terkait fakta persidangan MK tentang tidak ditemukannya dokumen ijazah SMA atau yang setara SMA, dan putusan MA tentang tidak sahnya Suket pengganti ijazah yang dilampirkan Gibran dalam dokumen pendafataran calon wakil presiden, maka terdapat persoalan hukum serius," urainya.
Maka dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pembuatan laporan polisi tentang syarat yang tidak terpenuhi (tidak sah) sejak pendaftaran di KPU.
Menurutnya rencana pengunduran diri Gibran itu juga tidak mengubah proses konstitusional hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI.
Pihaknya menilai alasan pengunduran diri Gibran merupakan persoalan hukum (bukan karena tidak mampu menjalankan tugas, sakit atau berhalangan tetap). Oleh karena itu, dia menilai permohonan pengunduran diri Gibran tidak dapat dijadikan alasan memberhentikannya dari jabatan wakil presiden hingga pertanggungjawaban hukum selesai.
