"Karena Gibran yang meminta mundur, maka Gibran harus segera melepaskan semua hal yang terkait fasilitas dirinya sebagai wapres dengan tidak lagi menggunakan kendaraan dengan plat nomor RI 2, segera tinggalkan rumah jabatan atau rumah dinas dan seluruh fasilitas lain yang selama ini melekat dalam dirinya dan keluarganya," paparnya.
Sebelumnya Gibran tersudut karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal ijazah atau dokumen setara pendidikan SMA sederajat. MK menyatakan tidak menemukan keberadaan bukti dokumen tersebut. Pertimbangan MK itu kemudian dipakai MA untuk mempertimbangkan mengabulkan kasasi membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipakai Gibran jadi syarat calon di Pilpres 2024.
Kemendikdasmen kemudian mengikuti putusan MA, dan membatalkan surat Gibran per 11 November 2026.
Di sisi lain, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, DPR membatalkan rapat paripurna yang membahas pengumuman usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazahnya.
Rapat Paripurna seharusnya digelar pukul 14.00 WIB. Namun, tiga jam sebelum digelar yaitu sekitar pukul 11.00 WIB, rapat tersebut dibatalkan.
"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini DIBATALKAN," demikian keterangan tertulis yang diterima wartawan.
Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan jadwal rapat paripurna. Ia mengatakan jadwal rapat paripurna mundur dari biasanya di mana rapat paripurna digelar mulai pukul 10.00 WIB.
"Besok itu ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 kalau saya nggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," kata Dasco kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Rabu (11/11) malam.
