Selain meminta Gibran mundur, mereka mendesak Jokowi berhenti menyebut polemik ijazah yang menyeret dirinya dan Gibran sebagai bagian dari operasi politik. Mereka juga mempersoalkan penggunaan istilah penumpang gelap terhadap pihak yang mempertanyakan ijazah keduanya.
"Janganlah menuduh pihak yang bertanya perihal status ijazah Bapak dan Saudara Gibran Rakabuming Raka dengan istilah operasi politik dan penumpang gelap," ucap Bangun.
Bangun mengatakan kedua surat tersebut ditujukan langsung kepada Jokowi. Mereka berharap dapat menyerahkannya secara langsung atau melalui perwakilan mantan presiden tersebut.
"Ini surat yang tentu bukan sembarang surat, maka besar harapan kami meskipun hanya di depan kediaman beliau, kami bisa menyerahkan secara langsung atau paling tidak dengan salah satu staf beliau atau dengan Paspampres," ujarnya.
Peserta aksi lainnya, Wuri, menyampaikan kedatangan ke rumah Jokowi bukan satu-satunya agenda mereka. Sebelum mendatangi Gang Kutai Utara, kelompok itu juga menyambangi SMP Negeri 1 Surakarta, tempat Gibran pernah bersekolah, serta kantor KPU Solo, DPC PDIP Solo, dan DPC Partai Gerindra Solo.
"Setelah ini kita akan langsung ke Kantor DPRD Surakarta untuk audiensi," kata Wuri.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Jokowi maupun perwakilannya terkait dua surat tuntutan tersebut.
Polemik ijazah Gibran turut menjadi perhatian setelah advokat sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
