NADIKABAR.COM — Tiga pekan sebelum menyambut Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto berdiri di mimbar Balai Pertemuan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Pada syukuran seabad pesantren itu, 19 September 2026, saat menyapa para hadirin, ia sampai pada giliran menyebut Duta Besar Palestina Abdalfatah Al-Sattari.

Prabowo lalu mengepalkan tangan dan meneriakkan, "Free Palestine" tiga kali. Ribuan santri menyahuti ucapan yang sama serempak. Sang duta besar bergegas ke panggung, mengalungkan keffiyeh ke pundak Presiden, lalu memeluknya.

Pekik itu gampang diingat, tetapi sukar ditakar. Sebuah seruan baru berbobot ketika ia menemukan jalan untuk diwujudkan. Bagi siapa saja yang ingin menolong Gaza, jalan itu hampir selalu melintasi satu negara, yakni Mesir.

Pertemuan Prabowo dan el-Sisi pada Minggu, 11 Oktober 2026, adalah sambungan dari mimbar Gontor. Dalam pernyataan bersama, kedua kepala negara bersepakat meneruskan bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Keduanya juga akan ikut mendorong proses perdamaian serta terlibat dalam pemulihan dan pembangunan kembali Gaza.

Mereka menegaskan bahwa berdirinya negara Palestina melalui solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju damai di kawasan. Apa yang semula dipekikkan di depan santri, kini dirumuskan bersama mitra yang menguasai gerbang perbatasan.

Pendirian Indonesia terhadap Palestina berakar pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945, yang menolak penjajahan dalam segala rupa. Bung Karno menerjemahkannya tanpa basa-basi pada 1962, ketika Jakarta tidak memberi tempat bagi kontingen Israel di Asian Games.

Haluan itu kemudian dituangkan dalam langkah diplomatik. Pada 16 November 1988, sehari setelah Dewan Nasional Palestina memproklamasikan kemerdekaan di Aljir, Aljazair, Indonesia termasuk negara paling awal yang mengakui Negara Palestina. Setahun berselang, Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menlu Palestina Farouq Kaddoumi, meneken Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik. Penandatanganan itu, sekaligus menandai berdirinya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Dan hingga kini, Indonesia tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Di tangan Prabowo, sikap itu dipertegas dengan urutan syarat yang gamblang. Di Majelis Umum PBB 2025, ia menyatakan Indonesia baru akan mengakui Israel setelah Israel lebih dulu mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina. Dari podium yang sama, ia menyatakan kesiapan mengirim hingga 20.000 personel untuk misi perdamaian di Gaza atau wilayah konflik lain. Beberapa pekan kemudian, ia terbang ke Sharm El-Sheikh, Mesir, untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza. Solidaritas Indonesia sudah bukan sebatas simpati lagi, tapi tawaran peran.