Sementara itu, dalam kasus di BNPB, KPK mengungkap alasan tidak menjerat para tersangka dengan pasal ancaman pidana mati.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pasal itu tidak diterapkan karena keterbatasan waktu untuk menetapkan tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT).
"Untuk penerapan kenapa tidak Pasal 2, Pasal 3, ya, tentunya rekan-rekan tahu bahwa kegiatan penyelidikan tertutup, dan kemudian ada peristiwa tertangkap tangan, tentunya KPK hanya mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status prosesnya apakah naik ke tahap penyidikan," kata Taufik, Jumat (16/10).
Taufiq menjelaskan dalam KUHAP terbaru dijelaskan penyidik harus segera menetapkan tersangka ketika melakukan penyelidikan tertutup yang berujung tertangkap tangan.
Situasi itu, menurut dia yang menurut dia, membuat membuat penyidik tidak menerapkan pasal tersebut.
"Sehingga dengan kondisi tadi, dan kecukupan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan tersebut, kita hanya, setelah dilaporkan ekspos, menerapkan pasal sebagaimana yang tadi sudah disampaikan yaitu Pasal 12 huruf i terkait benturan kepentingan," ujarnya.
