“Khawatir, jangan sampai dilarang menyeluruh. Soalnya pasti berpengaruh besar, kasihan pelaku usaha dan pegawainya,” katanya.
Sebelumnya, dalam FGD tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik yang digelar Komisi Fatwa MUI, Nugraha Prasetia Yogie dari Kementerian Perindustrian memaparkan skala ekonomi industri rokok elektronik yang telah terbentuk di Indonesia.
Menurutnya, terdapat sekitar 200 perusahaan yang menyerap hingga 100.000 tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir, dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp31 triliun serta devisa ekspor hingga 518 juta dolar AS.
“Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie.
Dia juga menyatakan pengaturan rokok elektronik perlu diarahkan pada penguatan tata niaga dan pengawasan peredaran secara ketat, dibandingkan pelarangan secara menyeluruh.
