NADIKABAR.COM — Pelaku usaha rokok elektronik berharap keberlangsungan ekosistem vape legal tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah perkembangan terbaru terkait pengaturan vape atau rokok elektronik di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menilai penting untuk tetap membedakan kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan dengan penyalahgunaan vape untuk narkotika, agar dampaknya tidak meluas terhadap pelaku usaha, tenaga kerja, investasi, hingga penerimaan negara.
"Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan pembedaan tersebut penting untuk mencegah munculnya mispersepsi yang menyamaratakan seluruh produk vape dengan penyalahgunaan narkotika.
Menurut dia, mispersepsi itu berdampak terhadap industri legal akan meluas dan memiliki implikasi serius pada keberlangsungan tenaga kerja yang terserap di dalamnya, penerimaan negara, hingga investasi.
Dalam jangka menengah, lanjutnya, kekeliruan menyamaratakan vape legal dengan vape ilegal dapat menciptakan ketidakpastian dan memberikan tekanan bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan.
Budiyanto menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan semestinya tidak dilihat dari seberapa luas pembatasan diterapkan, tetapi dari keberhasilannya mencegah penyalahgunaan, melindungi masyarakat, serta menindak pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.
Di saat yang sama, penataan dan peraturan yang menaungi industri vape legal diharapkan tetap dilakukan secara proporsional sehingga upaya pemberantasan narkotika tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Pihaknya menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberantas narkotika.
“Posisi APVI jelas, tegas terhadap narkotika, ketat dalam perlindungan anak, dan kebijakan harus proporsional terhadap industri legal,” ujar Budiyanto.
Senada dengan itu Zay, pedagang vape di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang telah menjalani selama delapan tahun, mengkhawatirkan pelarangan yang tidak proporsional akan mengancam kegiatan usaha secara lebih luas.
“Khawatir, jangan sampai dilarang menyeluruh. Soalnya pasti berpengaruh besar, kasihan pelaku usaha dan pegawainya,” katanya.
Sebelumnya, dalam FGD tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik yang digelar Komisi Fatwa MUI, Nugraha Prasetia Yogie dari Kementerian Perindustrian memaparkan skala ekonomi industri rokok elektronik yang telah terbentuk di Indonesia.
Menurutnya, terdapat sekitar 200 perusahaan yang menyerap hingga 100.000 tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir, dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp31 triliun serta devisa ekspor hingga 518 juta dolar AS.
“Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie.
Dia juga menyatakan pengaturan rokok elektronik perlu diarahkan pada penguatan tata niaga dan pengawasan peredaran secara ketat, dibandingkan pelarangan secara menyeluruh.
