NADIKABAR.COM — CEO Visara, layanan bantuan visa yang dikelola PT Melanglang Buana Indonesia Ramiz Azhar menilai pemahaman aturan visa dinilai menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat lintas negara agar tidak terkendala urusan administratif.
Ramiz dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan bertambahnya perjalanan perlu diiringi pemahaman yang sama baiknya tentang aturan visa.
"Sebelum mengumpulkan dokumen apapun, ada dua pertanyaan yang perlu dijawab lebih dulu seperti visa ini untuk kegiatan apa dan sampai kapan boleh tinggal. Kalau dua hal itu sudah jelas, daftar dokumen dan langkah berikutnya jauh lebih mudah disusun," ujar Ramiz.
Ia menjelaskan literasi visa dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan memahami aturan masuk ke suatu negara sebelum berangkat.
"Unsurnya setidaknya empat, yaitu kategori visa yang ditentukan oleh tujuan kegiatan, batas kegiatan yang diizinkan, lama tinggal yang diberikan serta kewajiban selama berada di negara tujuan," ujarnya.
Ia menyampaikan aturan Indonesia memberi contoh yang jelas. Visa kunjungan saat kedatangan (B1), yang kini bisa dibeli secara elektronik sebagai e-VOA, memberi izin tinggal 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali untuk 30 hari berikutnya.
"Visa ini untuk wisata dan kunjungan, bukan untuk bekerja. Warga negara asing yang melewati batas izin tinggalnya dikenai biaya beban Rp1 juta per hari," ujar Ramiz.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah telah menyediakan informasi resmi melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk layanan permohonan visa elektroniknya.
Untuk perjalanan ke luar negeri, rujukan utamanya adalah situs otoritas Imigrasi dan perwakilan diplomatik negara tujuan.
"Persoalannya, informasi itu tersebar, kerap memakai istilah teknis, sebagian hanya tersedia dalam bahasa asing dan bisa berubah. Uni Eropa, misalnya, memberlakukan penuh Entry/Exit System (EES) sejak 10 April 2026 yang merekam data biometrik pelancong dari luar Uni Eropa, termasuk pemegang paspor Indonesia," ujarnya.
Menurut Ramiz, pengalaman perjalanan beberapa tahun lalu atau cerita kenalan di media sosial, tidak lagi bisa dijadikan pegangan.
"Akibat kekeliruan tidak selalu besar, tetapi selalu merepotkan. Permohonan bisa dikembalikan karena kategorinya tidak sesuai, jadwal keberangkatan mundur atau tiket yang sudah dibeli hangus," tuturnya.
Adapun, bagi perusahaan yang mendatangkan tenaga ahli asing, salah memilih jenis visa bisa berkembang menjadi persoalan kepatuhan.
Menurut Ramiz, cara paling sederhana untuk mengurangi kekeliruan adalah memastikan jenis visa sebelum mengumpulkan dokumen apapun.
Diketahui, pergerakan orang dari dan ke Indonesia terus bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama 2025, naik 10,8 persen dibanding tahun sebelumnya.
Adapun, untuk arus sebaliknya, BPS mencatat 9,17 juta perjalanan warga negara Indonesia ke luar negeri selama 2025, naik 2,45 persen dibanding tahun sebelumnya.