NADIKABAR.COM β€” Pemerintah daerah (Pemda) diminta agar lebih aktif memanfaatkan fasilitas bantuan peremajaan sawit rakyat dari pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk membantu pekebun meningkatkan kualitas dan produktivitas kebunnya.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian periode 2016 - 2019 Bambang mengatakan BPDP selalu mendukung pengembangan perkebunan rakyat melalui berbagai program, antara lain peremajaan sawit rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, beasiswa, penelitian, serta promosi.

Dukungan tersebut, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis merupakan bentuk pemanfaatan dana perkebunan untuk membantu pekebun meningkatkan kualitas dan produktivitas kebunnya.

β€œPemerintah daerah agar lebih aktif memanfaatkan fasilitas bantuan peremajaan dari pemerintah pusat," ujar dia dalam Seminar Teknis Kelapa Sawit (TKS) bertema "Kiat Sukses Meningkatkan Produktivitas Sawit".

Menurut dia pemanfaatan program PSR di daerah dinilai masih belum optimal. Bambang menyoroti bahwa respons pemerintah daerah terhadap peluang bantuan dari pemerintah pusat masih perlu ditingkatkan.

Padahal, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pekebun dapat memenuhi persyaratan administrasi maupun legalitas lahan untuk mengakses bantuan.

Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif melakukan sosialisasi, pendampingan, dan membantu masyarakat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Persoalan status lahan, kelengkapan administrasi, hingga potensi tumpang tindih dengan areal perusahaan perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat pengajuan program PSR.

Bantuan PSR yang disediakan pemerintah mencapai sekitar Rp60 juta per hektare. Dengan ketentuan yang disampaikannya, satu pekebun dapat mengajukan bantuan hingga empat hektare sehingga nilai dukungan yang berpotensi diterima mencapai Rp240 juta.

Besarnya dukungan tersebut menjadi peluang bagi pekebun untuk melakukan peremajaan kebun dengan menggunakan benih unggul dan menerapkan praktik budidaya yang lebih baik. Akan tetapi, peluang itu hanya dapat dimanfaatkan apabila persyaratan pengajuan terpenuhi.

"Di sinilah pemerintah daerah perlu hadir membantu masyarakat, terutama dalam mempersiapkan dan memastikan kelayakan lahan yang akan diremajakan," katanya.

Ia juga menyatakan produktivitas kebun harus menjadi perhatian bersama, baik bagi perusahaan maupun pekebun rakyat. Menurutnya, potensi lahan yang tersedia perlu dikelola secara optimal melalui penerapan praktik budidaya yang baik.

"Penguatan produktivitas juga harus disertai komitmen terhadap tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan," katanya dalam kegiatan yang diselenggarakan Media Perkebunan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jambi..Dia menjelaskan perkebunan rakyat memiliki peran besar dalam industri sawit nasional. Sekitar 42,62% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia merupakan perkebunan rakyat, dengan sekitar 3,04 juta pekebun dan luas lahan mencapai 7,2 juta hektare. Namun, produktivitas pekebun rakyat masih menghadapi tantangan.

Data yang disampaikan menunjukkan produktivitas sebesar 3.369 kg per hektare pada 2018 dan berdasarkan data sementara 2026 berada pada angka 3.177 kg per hektare.

Menurut dia peningkatan produktivitas merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kemampuan industri sawit nasional dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyatakan dengan luas areal perkebunan lebih dari 1,1 juta hektare, Jambi menjadi salah satu sentra produksi kelapa sawit penting di Pulau Sumatera maupun tingkat nasional.

Menurut dia memasuki implementasi mandatori biodiesel B50 pada 2026, peran strategis kelapa sawit semakin besar. Kebijakan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar diesel membuka peluang peningkatan penyerapan CPO domestik, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong pengembangan industri hilir di daerah.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kebutuhan minyak sawit harus diimbangi dengan produktivitas kebun yang lebih baik, bukan melalui pembukaan lahan baru secara tidak terkendali.

Optimalisasi lahan yang telah tersedia perlu dilakukan melalui penerapan praktik budidaya yang baik, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit, serta pengelolaan panen yang tepat.