Nusron menjelaskan pencabutan HGU dibagi menjadi tiga klaster. Izin HGU PT MIB seluas 4.000 hektar dicabut seluruhnya karena menyebabkan kebakaran lebih dari 50 persen.
"Kemudian kejadian berulang. Kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," ungkapnya.
Kedua yaitu PT RKA seluas 11.558, PT SKM dalam dua bidang seluas 5.355 dan 2.360,81, dicabut. Sementara di klaster kedua yaitu perushaan yang masa HGU-nya telah habis sejak 2020.
"Dan ini dipastikan akan diambil alih negara. Itu PT SPT BSLT seluas 2.300 hektar," jelasnya.
Kemudian klaster ketiga, perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunannya (IUP) namun HGU belum terbit. Di klaster ini mulai dari PT ANI seluas 5.244 hektar, PT BOS seluas 4.750 hektar, PT AIR seluas 5.134 hektar, dan PT SAE seluas 1.510 hektar.
Nusron mengatakan Kementerian ATR/BPN sedang mengkaji tiga perusahaan lainnya yang berpotensi dicabut HGU-nya.
"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," tuturnya.
