NADIKABAR.COM — Pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 11 perusahaan itu, ada yang dimiliki warga Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
"Kalau dilihat dari BO-nya, atau Beneficiary Ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya," ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2026).
"Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini. Dari 11 itu, kita buat beberapa klaster," tuturnya.
Berikut daftar 11 perusahaan yang dicabut HGU-nya oleh pemerintah terkait karhutla:
1. PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2. PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
3. PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
4. PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
5. PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
6. PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
7. PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
8. PT JMS di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9. PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10. PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
11. PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Nusron menjelaskan pencabutan HGU dibagi menjadi tiga klaster. Izin HGU PT MIB seluas 4.000 hektar dicabut seluruhnya karena menyebabkan kebakaran lebih dari 50 persen.
"Kemudian kejadian berulang. Kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," ungkapnya.
Kedua yaitu PT RKA seluas 11.558, PT SKM dalam dua bidang seluas 5.355 dan 2.360,81, dicabut. Sementara di klaster kedua yaitu perushaan yang masa HGU-nya telah habis sejak 2020.
"Dan ini dipastikan akan diambil alih negara. Itu PT SPT BSLT seluas 2.300 hektar," jelasnya.
Kemudian klaster ketiga, perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunannya (IUP) namun HGU belum terbit. Di klaster ini mulai dari PT ANI seluas 5.244 hektar, PT BOS seluas 4.750 hektar, PT AIR seluas 5.134 hektar, dan PT SAE seluas 1.510 hektar.
Nusron mengatakan Kementerian ATR/BPN sedang mengkaji tiga perusahaan lainnya yang berpotensi dicabut HGU-nya.
"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," tuturnya.
