NADIKABAR.COM — Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau seluas 338.536 hektare.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengatakan penertiban tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan Satgas PKH terhadap sejumlah pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung.
"Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026," katanya di Kuantan Singingi, Riau, Jumat.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 ha, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 ha, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare di dalam areal perizinan perusahaan tersebut.
"Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera," lanjutnya.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Akan tetapi perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
"Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Barita.