Kebakaran lahan gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera.
Kegiatan penertiban tersebut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.
Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menjaga aset negara serta mengembalikan fungsi kawasan hutan bagi kepentingan masyarakat.
Sementara itu PT RAPP ketika dikonfirmasi menyatakan telah menerima informasi dari media bahwa Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mencabut izin konsesi kehutanan Perseroan di Provinsi Riau.
Tim Coorporate Communication PT RAPP menyatakan pihaknya menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya. Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa," tulis surat pernyataan resmi PT RAPP.
Di luar kegiatan operasional perusahaan sendiri, studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.