Dia mengatakan bahwa Pemilu nantinya harus bisa menyeimbangkan antara efektivitas pemerintahan, akuntabilitas, dan demokrasi. Maka dari itu, suara-suara yang terbuang juga harus diantisipasi, sambil menyiapkan pemerintahan yang efektif.
"Koalisi juga harus efektif, ya. Harus ada mekanisme pemerintahan yang membuat pemerintahan eh membangun sistem checks and balances," kata dia.
Sebelumnya, berbagai partai politik menyampaikan pandangannya terkait ambang batas parlemen yang dinilai ideal. Di antaranya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan partainya menyepakati ambang batas parlemen sebesar 5 persen dalam pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu.
