βBelum dikaji, nanti kita lihat detilnya di peraturan turunan,β ujarnya singkat.
Selain itu, Menaker melanjutkan proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk partisipasi dengan dunia usaha, serikat pekerja/buruh, DPR RI, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
βProsesnya pasti akan panjang, nanti akan ada pasti meaningful participation. Kita tentu akan dengar dari semua pihak. Tentu juga kita nanti akan konsultasi juga dengan DPR. Saya juga harus konsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Menko (Perekonomian, Airlangga Hartarto) tentunya. Jadi mohon ditunggu saja dulu,β jelas Menaker Yassierli.