NADIKABAR.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah masih mempersiapkan peraturan turunan terkait dana cadangan pensiun, sebagaimana aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana,” kata Menaker dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan informasi yang tidak benar.
“Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar, bahwa ada terkait dengan informasi harus disetor ke mana, peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja,” ujar Yassierli.
Ia mengatakan, setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini, bersama dengan DPR, adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh, ketika nanti mereka di PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon,” kata Yassierli.
Saat ditanya apakah akan ada lembaga baru untuk mengelola dana cadangan pesangon, Menaker mengatakan pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut.
“Belum dikaji, nanti kita lihat detilnya di peraturan turunan,” ujarnya singkat.
Selain itu, Menaker melanjutkan proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk partisipasi dengan dunia usaha, serikat pekerja/buruh, DPR RI, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Prosesnya pasti akan panjang, nanti akan ada pasti meaningful participation. Kita tentu akan dengar dari semua pihak. Tentu juga kita nanti akan konsultasi juga dengan DPR. Saya juga harus konsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Menko (Perekonomian, Airlangga Hartarto) tentunya. Jadi mohon ditunggu saja dulu,” jelas Menaker Yassierli.