Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengidentifikasi tiga aspek utama reformasi pasar modal, yakni peningkatan nilai perusahaan (corporate value), penguatan penegakan aturan (enforcement), serta peningkatan edukasi dan literasi pasar modal.
Pada aspek peningkatan nilai perusahaan, pemerintah mendorong penguatan tata kelola emiten dan optimalisasi efisiensi penggunaan modal (capital efficiency) dengan mengacu pada praktik reformasi tata kelola perusahaan di Jepang dan Korea Selatan.
Pemerintah juga menghimpun masukan mengenai kebijakan sektor ekonomi riil yang dapat mendukung peningkatan nilai perusahaan tercatat, antara lain melalui kebijakan perpajakan, bea masuk dan pengembangan energi hijau.
Berbagai masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif bagi dunia usaha dan pasar modal.
