Selanjutnya, pemerintah mendorong penguatan penegakan aturan agar tindak lanjut atas berbagai keputusan dan penanganan persoalan di pasar modal dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
Pemerintah juga menilai komunikasi kepada publik mengenai langkah pengawasan dan keputusan yang telah diambil perlu diperkuat agar masyarakat memahami upaya penegakan aturan di pasar modal.
“Kami melihat pasar modal ini bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset masyarakat yang sudah masuk di bursa. Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” ujar Dradjad.
Ia juga mengundang investor asing untuk menyampaikan berbagai masukan maupun kendala yang dihadapi dalam berinvestasi di Indonesia. Pemerintah terbuka untuk berkoordinasi dengan OJK, BEI, dan pihak terkait lainnya guna menindaklanjuti berbagai masukan tersebut.
