NADIKABAR.COM — Pemerintah memperkuat reformasi pasar modal nasional guna menjaga kepercayaan investor sekaligus melindungi aset masyarakat yang diinvestasikan di pasar saham.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pasar modal kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen investasi dan penyimpanan aset masyarakat.
"Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset masyarakat yang sudah masuk di bursa. Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," kata Dradjad di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan pemerintah berkomitmen melakukan berbagai langkah reformasi untuk memastikan pasar modal nasional semakin kredibel, transparan dan mampu memberikan perlindungan kepada investor.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan konsultatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perwakilan emiten.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengidentifikasi tiga aspek utama reformasi pasar modal, yakni peningkatan nilai perusahaan (corporate value), penguatan penegakan aturan (enforcement), serta peningkatan edukasi dan literasi pasar modal.
Pada aspek peningkatan nilai perusahaan, pemerintah mendorong penguatan tata kelola emiten dan optimalisasi efisiensi penggunaan modal (capital efficiency) dengan mengacu pada praktik reformasi tata kelola perusahaan di Jepang dan Korea Selatan.
Pemerintah juga menghimpun masukan mengenai kebijakan sektor ekonomi riil yang dapat mendukung peningkatan nilai perusahaan tercatat, antara lain melalui kebijakan perpajakan, bea masuk dan pengembangan energi hijau.
Berbagai masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif bagi dunia usaha dan pasar modal.
Selanjutnya, pemerintah mendorong penguatan penegakan aturan agar tindak lanjut atas berbagai keputusan dan penanganan persoalan di pasar modal dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
Pemerintah juga menilai komunikasi kepada publik mengenai langkah pengawasan dan keputusan yang telah diambil perlu diperkuat agar masyarakat memahami upaya penegakan aturan di pasar modal.
“Kami melihat pasar modal ini bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset masyarakat yang sudah masuk di bursa. Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” ujar Dradjad.
Ia juga mengundang investor asing untuk menyampaikan berbagai masukan maupun kendala yang dihadapi dalam berinvestasi di Indonesia. Pemerintah terbuka untuk berkoordinasi dengan OJK, BEI, dan pihak terkait lainnya guna menindaklanjuti berbagai masukan tersebut.
