NADIKABAR.COM — Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan membentuk tim teknis gabungan untuk memetakan serta mengurasi solusi bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
Langkah strategis tersebut disepakati dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa malam.
Tito mengungkapkan pemetaan awal fokus dilakukan terhadap daerah-daerah yang ruang gerak APBD-nya sangat terbatas akibat porsi belanja pegawai yang terlampau mendominasi, yakni mencapai rentang 40 hingga 50 persen dari total anggaran daerah.
Ia menilai kondisi tingginya beban belanja pegawai tersebut menghambat efektivitas pelaksana berbagai program pembangunan prioritas pemerintah pusat di tingkat daerah yang sebetulnya sangat banyak.
