NADIKABAR.COM — Pemerintah menyebutkan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengandung semangat menjaga kebebasan masyarakat dalam berekspresi.
Pemerintah ingin memastikan pembaruan aturan penyiaran mengikuti perkembangan media digital tanpa membatasi aktivitas warga, kreator konten, dan pelaku UMKM di ruang digital.
"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dalam acara Pembubuhan Paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin.
Pembaruan aturan penyiaran menurut Angga Raka memberikan kejelasan batas pengaturan yang baru di tengah perubahan lanskap media di mana kini individu sebagai pengguna jejaring sosial bahkan bisa memproduksi dan menyebarkan informasi layaknya para pekerja media konvensional.
Dengan kondisi itu maka UU Penyiaran perlu disegarkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat.
Saat ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi juga produsen konten yang dapat menjangkau jutaan pengguna.
"Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen," ujarnya.
