Adapun dalam DIM RUU Penyiaran pemerintah mengedepankan tiga prinsip utama.
Pertama, menjaga kebebasan berekspresi. Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Pemerintah ingin memastikan pengaturan tidak menyasar aktivitas ekspresi masyarakat sehari-hari.
"Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran," jelas Angga Raka Prabowo.
Kedua, memastikan anak terlindungi dari konten berbahaya. Pemerintah melihat adanya ketimpangan pengaturan antara media konvensional dan platform digital.
Karena itu, DIM memuat perhatian terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma agar sistem distribusi konten turut memperhatikan keselamatan anak.
"Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," kata Angga Raka Prabowo.
