Pemerintah menambah tiga negara tujuan ekspor yang menerima relaksasi kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebagaimana yang diatur da
Airlangga menjelaskan pemerintah turut menyepakati perluasan kriteria eksportir yang dapat memanfaatkan fasilitas khusus tersebut.
Perluasan itu mencakup pengakuan terhadap Badan Usaha Tetap (BUT) dengan kepemilikan saham langsung lebih dari 10 persen dan struktur kepemilikan tidak langsung melalui ultimate beneficial owner (UBO) atau pemilik manfaat akhir.
Untuk kepemilikan tidak langsung, perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi struktur kepemilikannya kepada pemerintah.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
