Pemerintah juga menyepakati sinkronisasi peta LP2B dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang telah mencakup 17 provinsi agar kebijakan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Selain itu, pemerintah membentuk tim lintas kementerian untuk mengkaji alih fungsi sekitar 554 ribu hektare lahan, termasuk status perizinan dan dasar penentuan sanksi maupun kewajiban penggantian lahan.
Zulhas menyatakan tim tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Badan Pusat Statistik.
Ia menegaskan hasil kajian akan memberikan kepastian hukum mengenai lahan yang telah beralih fungsi, termasuk menentukan mekanisme penggantian sebelum penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
