Zulhas mengatakan pendekatan pemerintah mengutamakan kewajiban mengganti lahan terlebih dahulu sehingga pelanggaran tidak langsung diproses pidana sepanjang pemilik memenuhi kewajiban penggantian sesuai ketentuan berlaku.
Ia berharap keputusan penetapan LP2B nasional, sinkronisasi peta, dan pembentukan tim lintas kementerian mempercepat perlindungan lahan pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Adapun rapat tersebut diikuti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, dan tamu undangan lainnya.
