Pemerintah mengusulkan enam poin dalam DIM RUU Kadin. Pertama, memperkuat kedudukan Kadin sebagai satu wadah induk yang mandiri dengan pengaturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) melalui musyawarah nasional.

Kedua, memperjelas kedudukan dan fungsi Kadin, termasuk dalam advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan pelaku usaha.