NADIKABAR.COM — Pemerintah mengusulkan enam poin penguatan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin.

Usulan tersebut disampaikan melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah yang diserahkan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani selaku koordinator penyusunan DIM Pemerintah kepada Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pembaruan UU Kadin diperlukan untuk menyesuaikan peran organisasi tersebut dengan dinamika dunia usaha dan target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk periode 2025-2029. Target ini dapat dicapai dengan dukungan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dari dunia usaha secara terorganisasi," kata Budi.

Menurutnya, Kadin memiliki posisi strategis dalam menghimpun aspirasi dunia usaha, memberikan masukan kebijakan, serta membantu pelaku usaha berkembang dan masuk ke rantai pasok maupun pasar global.

Namun, UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dinilai perlu diperbarui karena telah berlaku hampir empat dekade.

Pemerintah mengusulkan enam poin dalam DIM RUU Kadin. Pertama, memperkuat kedudukan Kadin sebagai satu wadah induk yang mandiri dengan pengaturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) melalui musyawarah nasional.

Kedua, memperjelas kedudukan dan fungsi Kadin, termasuk dalam advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan pelaku usaha.