NADIKABAR.COM — Pemerintah mengusulkan penguatan ekonomi pencipta melalui sejumlah perlindungan hak cipta dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar memaparkan usulan tersebut mencakup pengaturan public leading right, resale right, hak ekonomi perusahaan pers, hingga tanggung jawab platform digital.
Usulan itu mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) RUU Hak Cipta antara pemerintah dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum, Jakarta, Senin.
"Pemerintah telah menyiapkan 1.117 butir DIM sebagai bahan pembahasan RUU Hak Cipta," kata Hemansyah menyampaikan pengantar FGD.
Ia menyampaikan sejumlah materi yang menjadi perhatian di antaranya penguatan hak ekonomi pencipta, dan pemilik hak terkait, perlindungan ciptaan di ruang digital, serta penyesuaian pengaturan hak cipta terhadap perkembangan teknologi, termasuk hak cipta hasil karya jurnalistik.
"Karya jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers harus dilindungi. Kalau tidak, usaha perusahaan pers maupun karya jurnalistik akan menjadi senja kala dan hak ekonomi mereka akan dikebiri dengan adanya pemanfaatan AI yang masih," ujarnya.
Hermansyah menyampaikan usulan lain termasuk public lending right atau hak remunerasi bagi pencipta atas peminjaman karya mereka melalui perpustakaan atau lembaga peminjaman publik.
Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya memperluas pengakuan terhadap hak ekonomi pencipta sehingga pemanfaatan karya melalui fasilitas publik juga dapat menjadi perhatian dalam sistem perlindungan hak cipta.
