Once Mekel, anggota Komisi X DPR RI, menyoroti sinkronisasi gambar atau video dengan musik.
Menurutnya, sudah sewajarnya hak sinkronisasi dimasukkan ke dalam RUU Hak Cipta.
"Sinkronisasi itu penggabungan antara dua jenis ciptaan. Di konteks musik, misalnya, musik dengan gambar dan video itu merupakan hak yang benar-benar eksklusif dari pemilik," ujarnya.
FGD tersebut juga menyinggung kebutuhan transparansi aliran royalti, serta besaran biaya operasional Komisi Manajemen Kolektif (LMK).
Pemerintah menyampaikan bahwa besar biaya operasional dalam DIM perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan dan praktik di sejumlah negara.
Pemerintah dan DPR menghimpun berbagai masukan dalam FGD tersebut untuk menyempurnakan rumusan RUU Hak Cipta.
Pengajuan regulasi diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemilik hak terkait, juga memastikan karya intelektual memiliki nilai ekonomi.
Hermansyah menambahkan pencipta dan pemegang hak cipta juga perlu memastikan karya mereka tercatat melalui pencatatan ciptaan di DJKI, serta memahami dan mengelola hak ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya agar memperoleh perlindungan hukum dan manfaat ekonomi secara optimal.
