NADIKABAR.COM — Pemerintah mengusulkan penguatan ekonomi pencipta melalui sejumlah perlindungan hak cipta dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar memaparkan usulan tersebut mencakup pengaturan public leading right, resale right, hak ekonomi perusahaan pers, hingga tanggung jawab platform digital.
Usulan itu mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) RUU Hak Cipta antara pemerintah dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum, Jakarta, Senin.
"Pemerintah telah menyiapkan 1.117 butir DIM sebagai bahan pembahasan RUU Hak Cipta," kata Hemansyah menyampaikan pengantar FGD.
Ia menyampaikan sejumlah materi yang menjadi perhatian di antaranya penguatan hak ekonomi pencipta, dan pemilik hak terkait, perlindungan ciptaan di ruang digital, serta penyesuaian pengaturan hak cipta terhadap perkembangan teknologi, termasuk hak cipta hasil karya jurnalistik.
"Karya jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers harus dilindungi. Kalau tidak, usaha perusahaan pers maupun karya jurnalistik akan menjadi senja kala dan hak ekonomi mereka akan dikebiri dengan adanya pemanfaatan AI yang masih," ujarnya.
Hermansyah menyampaikan usulan lain termasuk public lending right atau hak remunerasi bagi pencipta atas peminjaman karya mereka melalui perpustakaan atau lembaga peminjaman publik.
Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya memperluas pengakuan terhadap hak ekonomi pencipta sehingga pemanfaatan karya melalui fasilitas publik juga dapat menjadi perhatian dalam sistem perlindungan hak cipta.
"Bagaimana agar remunerasi bagi pencipta dan penerbit tetap didapatkan ketika ada peminjaman buku-buku karya literasi di perpustakaan publik," terangnya.
Dalam DIM, pemerintah mengusulkan resale right, yakni hak ekonomi bagi pencipta untuk memperoleh bagian dari hasil penjualan kembali karya seni tertentu.
Tujuannya agar seniman seni rupa ketika ada penjualan kembali, maka mereka masih menerima manfaat ekonomi.
"Seniman seni rupa ketika ada penjualan kembali, maka tidak hanya hak moral mereka yang harus tetap diakui, juga hak ekonomi ketika karya tersebut diperjualbelikan sehingga tetap mendapat hak ekonomi dari proses jual beli karya seni rupa," ucap Hermansyah.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan FGD yang digelar DJKI sebagai kesempatan untuk memahami substansi usulan pemerintah sebelum memasuki pembahasan DIM secara lebih mendalam.
Menurut Martin, diskusi awal diperlukan agar pembahasan di tingkat Panja dapat berjalan lebih konstruktif dan menghasilkan rumusan undang-undang yang sistematis.
"Kita sudah jadwalkan pembahasan. Ada baiknya kita pahami ini dengan baik sehingga saat pembahasan nanti lebih konstruktif," kata Martin.
Dalam FGD tersebut, masukan datang dari pelaku industri musik yang juga anggota DPR RI Melly Goeslaw dan Once Mekel.
Once Mekel, anggota Komisi X DPR RI, menyoroti sinkronisasi gambar atau video dengan musik.
Menurutnya, sudah sewajarnya hak sinkronisasi dimasukkan ke dalam RUU Hak Cipta.
"Sinkronisasi itu penggabungan antara dua jenis ciptaan. Di konteks musik, misalnya, musik dengan gambar dan video itu merupakan hak yang benar-benar eksklusif dari pemilik," ujarnya.
FGD tersebut juga menyinggung kebutuhan transparansi aliran royalti, serta besaran biaya operasional Komisi Manajemen Kolektif (LMK).
Pemerintah menyampaikan bahwa besar biaya operasional dalam DIM perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan dan praktik di sejumlah negara.
Pemerintah dan DPR menghimpun berbagai masukan dalam FGD tersebut untuk menyempurnakan rumusan RUU Hak Cipta.
Pengajuan regulasi diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemilik hak terkait, juga memastikan karya intelektual memiliki nilai ekonomi.
Hermansyah menambahkan pencipta dan pemegang hak cipta juga perlu memastikan karya mereka tercatat melalui pencatatan ciptaan di DJKI, serta memahami dan mengelola hak ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya agar memperoleh perlindungan hukum dan manfaat ekonomi secara optimal.
