NADIKABAR.COM — Para pemimpin Denmark dan Greenland menyambut baik perjanjian keamanan baru yang ditandatangani pada Selasa (22/9) oleh Amerika Serikat (AS), Denmark, dan Greenland, meski pemimpin Greenland memperingatkan bahwa membangun kembali kepercayaan publik terhadap Washington akan membutuhkan waktu.
Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen, dan PM Greenland Jens-Frederik Nielsen menandatangani perjanjian tersebut di New York, di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Nielsen di New York usai penandatanganan, Frederiksen menuturkan perjanjian tersebut memperkuat keamanan negara kerajaan itu dan keamanan transatlantik yang lebih luas, lapor DR, lembaga penyiaran Denmark.
Dia berharap hal tersebut dapat membantu membangun kembali hubungan yang lebih erat setelah ketegangan selama berbulan-bulan. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyampaikan bahwa perjanjian tersebut dapat dicapai karena Washington mengubah posisinya selama perundingan. "Pihak Amerika memulai dari posisi yang berbeda dengan hasil akhir yang kami capai," ungkapnya kepada DR di New York. Nielsen mengatakan Greenland tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya, dan bahwa garis merahnya pun dihormati. Namun, dia mengakui adanya dampak jangka panjang dari perselisihan tersebut bagi masyarakat Greenland. "Kami telah menjalin kerja sama erat dengan AS selama ini, tetapi jelas kami perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat di tanah air, dan hal itu akan membutuhkan waktu," ujar Nielsen, seperti dikutip KNR, lembaga penyiaran Greenland.
Mute B. Egede, pejabat yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri Greenland, menggambarkan perjanjian tersebut sebagai pencapaian bersejarah.
Berbicara kepada KNR usai penandatanganan perjanjian tersebut, Egede menuturkan Greenland harus diajak berkonsultasi terkait persyaratannya sebelum pangkalan militer baru didirikan.
Dengan perjanjian itu, Washington dapat memperluas aktivitas di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik dan mendirikan area pertahanan tambahan di Narsarsuaq dan Mestersvig.
Perjanjian itu juga membatasi kehadiran militer non-NATO dan investasi asing tertentu di sektor-sektor yang sensitif, sekaligus menegaskan kembali kedaulatan Denmark serta hak Greenland untuk menentukan nasibnya sendiri. Perjanjian itu juga menuai dukungan dari para pemimpin Uni Eropa (UE) dan NATO. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyebut perjanjian itu sebagai "langkah positif bagi kerja sama transatlantik dan keamanan Arktika," yang didasarkan pada "penghormatan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib sendiri." Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyampaikan bahwa keamanan yang lebih kuat di Arktika dan Atlantik Utara sangat penting bagi Eropa dan Amerika Utara, sementara Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut perjanjian itu memperkuat kemitraan serta keamanan NATO di Kawasan Utara Jauh (High North). Perjanjian tersebut akan mulai berlaku setelah Denmark dan Greenland merampungkan prosedur parlementer yang diperlukan dan menginformasikan kepada AS melalui nota diplomatik.
