NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menyeleksi lebih dari 40 program prioritas pembangunan tahun 2027 untuk menentukan proyek strategis yang siap mengikuti lelang dini pada Desember 2026.
Bupati Bogor Rudy Susmanto, di Cibinong, Selasa, mengatakan puluhan program tersebut merupakan usulan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Bogor untuk menentukan kesiapan pelaksanaannya.
"Kita minta program prioritas masing-masing OPD dipaparkan satu per satu. Jadi, program prioritasnya bersama Ketua DPRD ada puluhan, bahkan lebih dari 40 program prioritas," kata Rudy.
Ia menjelaskan pemerintah daerah akan memilah program yang telah memiliki kelengkapan dokumen perencanaan, mulai dari rencana induk atau masterplan, studi kelayakan atau feasibility study (FS), hingga detail engineering design (DED).
Menurut dia, kesiapan pengadaan lahan juga menjadi pertimbangan utama sebelum suatu proyek dapat dimasukkan dalam pelaksanaan lelang dini.
"Nah, kita pilah yang sudah siap untuk dilaksanakan lelang dini. Jadi, dari masterplan-nya sudah siap, feasibility study-nya sudah siap, DED-nya sudah siap, sehingga bisa ditayangkan lelang dini di bulan Desember," ujarnya pula.
Rudy menyebutkan sejumlah proyek telah memiliki dokumen perencanaan teknis, tetapi belum dapat mengikuti lelang dini karena proses pengadaan lahannya belum selesai.
Proyek tersebut tetap menjadi bagian dari program strategis daerah, namun pelaksanaan lelangnya menunggu penyelesaian persyaratan administrasi.
Pemkab Bogor menyiapkan sekitar 10 proyek prioritas untuk mengikuti lelang dini pada Desember 2026, antara lain pembangunan flyover Bojonggede-Kemang (Bomang) dan kelanjutan pembangunan embarkasi haji dan umrah di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong.
Pembangunan flyover Bomang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp150 miliar, sedangkan pembangunan embarkasi haji dan umrah tujuh lantai direncanakan menggunakan APBD 2027 sebesar Rp142 miliar.
Rudy mengatakan penetapan 10 program prioritas tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, proyek dengan nilai anggaran besar menjadi salah satu pertimbangan, agar pemerintah daerah dapat memperoleh pendampingan dalam pelaksanaan tahapan pengadaan barang dan jasa.
"Berdasarkan MCP KPK, kita diminta untuk melampirkan 10 program prioritas. Maka dari puluhan program yang ada, kita persiapkan mana yang akan kita usulkan dan kita SK-kan menjadi program prioritas daerah," katanya lagi.
Selain proyek infrastruktur berskala besar, Pemkab Bogor juga menyiapkan sejumlah pembangunan fasilitas publik multifungsi di tingkat kecamatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pembangunan fasilitas tersebut direncanakan secara bertahap mulai 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Arie Fikriansyah sebelumnya menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang dini bergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan masing-masing perangkat daerah.
Persyaratan tersebut mencakup dokumen perencanaan, DED, alokasi anggaran, dan permohonan tender sebelum paket pekerjaan diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
"Nanti tender ini dilaksanakan di Desember. Tetapi asal dinasnya sudah ada permohonan tender, ada anggaran yang sudah dimasukkan di anggaran 2027, dan persyaratan tender sudah lengkap," kata Arie.
Ia menambahkan proses pemilihan penyedia dapat dilaksanakan sebelum pergantian tahun anggaran, sedangkan penandatanganan kontrak dilakukan setelah APBD 2027 disahkan.
