NADIKABAR.COM — Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto mengingatkan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lingkaran Istana merupakan persoalan serius yang harus dilihat dalam perspektif ketahanan nasional dan keamanan negara.
Sebab, kata dia, apabila tindakan tersebut dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan melumpuhkan kewenangan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka penyadapan dapat menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang mengarah pada dugaan makar.
"Ancaman terhadap negara tidak selalu datang melalui agresi militer dari luar negeri. Dalam perkembangan keamanan kontemporer, ancaman justru dapat muncul dari dalam institusi negara melalui penyalahgunaan jabatan, kewenangan, fasilitas keamanan, dan teknologi intelijen," kata Heri dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Apalagi, dia menuturkan jika benar tindakan tersebut melibatkan oknum pejabat tinggi yang memiliki tanggung jawab strategis dalam bidang keamanan dan ketertiban, maka hal itu bukan hanya sekadar persoalan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan teknologi.
Untuk itu, menurutnya, hal yang harus menjadi perhatian, yakni kemungkinan adanya penyalahgunaan instrumen keamanan negara oleh orang-orang yang justru memiliki akses dan kewenangan untuk melindungi negara.
Dikatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan potensi inside threat, yakni ancaman dari dalam yang dapat merusak sistem pemerintahan melalui fasilitas dan otoritas yang semestinya digunakan untuk kepentingan nasional.
Heri pun menilai apabila dugaan itu terbukti, maka negara harus mengusut bukan hanya pelaksana teknis penyadapan, melainkan juga pihak yang merancang, memerintahkan, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari operasi tersebut.
"Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang berada di balik tindakan itu, siapa yang memberikan perintah, bagaimana rantai komandonya, dan apa tujuan strategisnya," tuturnya.
