Dimensi kedua, yakni ketahanan keamanan. Ia berpendapat penyalahgunaan instrumen intelijen, sistem penyadapan, dan fasilitas keamanan negara oleh oknum yang memiliki akses strategis dapat merusak sistem perlindungan negara.
Ketiga, ketahanan ideologi. Heri membeberkan upaya menggulingkan pemerintahan yang dibentuk melalui mekanisme konstitusional merupakan ancaman terhadap prinsip demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Pemerintahan yang sah harus dihormati, sementara setiap pergantian kekuasaan wajib dilakukan melalui mekanisme konstitusional", katanya menegaskan.
Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.
Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit.
