NADIKABAR.COM — Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto mengingatkan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lingkaran Istana merupakan persoalan serius yang harus dilihat dalam perspektif ketahanan nasional dan keamanan negara.
Sebab, kata dia, apabila tindakan tersebut dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan melumpuhkan kewenangan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka penyadapan dapat menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang mengarah pada dugaan makar.
"Ancaman terhadap negara tidak selalu datang melalui agresi militer dari luar negeri. Dalam perkembangan keamanan kontemporer, ancaman justru dapat muncul dari dalam institusi negara melalui penyalahgunaan jabatan, kewenangan, fasilitas keamanan, dan teknologi intelijen," kata Heri dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Apalagi, dia menuturkan jika benar tindakan tersebut melibatkan oknum pejabat tinggi yang memiliki tanggung jawab strategis dalam bidang keamanan dan ketertiban, maka hal itu bukan hanya sekadar persoalan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan teknologi.
Untuk itu, menurutnya, hal yang harus menjadi perhatian, yakni kemungkinan adanya penyalahgunaan instrumen keamanan negara oleh orang-orang yang justru memiliki akses dan kewenangan untuk melindungi negara.
Dikatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan potensi inside threat, yakni ancaman dari dalam yang dapat merusak sistem pemerintahan melalui fasilitas dan otoritas yang semestinya digunakan untuk kepentingan nasional.
Heri pun menilai apabila dugaan itu terbukti, maka negara harus mengusut bukan hanya pelaksana teknis penyadapan, melainkan juga pihak yang merancang, memerintahkan, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari operasi tersebut.
"Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang berada di balik tindakan itu, siapa yang memberikan perintah, bagaimana rantai komandonya, dan apa tujuan strategisnya," tuturnya.
Dengan demikian, dirinya berharap jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada pelaksana lapangan, sementara aktor intelektual yang mungkin mengendalikan operasi justru tidak tersentuh. Semua harus dibuka berdasarkan bukti dan proses hukum.
Ia menegaskan jika penyadapan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang disertai maksud dan persiapan konkret untuk menyerang Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka unsur-unsur tindak pidana makar perlu didalami.
Hal tersebut, sambungnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya Pasal 191 dan Pasal 193.
Adapun Pasal 191 mengatur makar dengan maksud menyerang presiden dan/atau wakil presiden, termasuk menjadikan presiden atau wakil presiden mampu menjalankan pemerintahan. Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Dalam perspektif ketahanan nasional, Heri menjelaskan makar merupakan salah satu bentuk ancaman internal yang berpotensi mengguncang fondasi kehidupan bernegara.
"Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga dapat melemahkan kedaulatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara", tutur Heri.
Dia menguraikan setidaknya ada tiga dimensi ketahanan nasional yang dapat terdampak. Pertama, ketahanan politik, di mana upaya yang bertujuan melumpuhkan kepala pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional dapat menciptakan instabilitas politik, mengganggu keberlangsungan pemerintahan, dan memicu krisis kepercayaan publik.
Bahkan, lanjut dia, apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi tersebut dapat membuka ruang terjadinya kekosongan kekuasaan atau power vacuum.
Dimensi kedua, yakni ketahanan keamanan. Ia berpendapat penyalahgunaan instrumen intelijen, sistem penyadapan, dan fasilitas keamanan negara oleh oknum yang memiliki akses strategis dapat merusak sistem perlindungan negara.
Ketiga, ketahanan ideologi. Heri membeberkan upaya menggulingkan pemerintahan yang dibentuk melalui mekanisme konstitusional merupakan ancaman terhadap prinsip demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Pemerintahan yang sah harus dihormati, sementara setiap pergantian kekuasaan wajib dilakukan melalui mekanisme konstitusional", katanya menegaskan.
Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.
Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit.
