Dengan demikian, dirinya berharap jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada pelaksana lapangan, sementara aktor intelektual yang mungkin mengendalikan operasi justru tidak tersentuh. Semua harus dibuka berdasarkan bukti dan proses hukum.
Ia menegaskan jika penyadapan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang disertai maksud dan persiapan konkret untuk menyerang Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka unsur-unsur tindak pidana makar perlu didalami.
Hal tersebut, sambungnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya Pasal 191 dan Pasal 193.
Adapun Pasal 191 mengatur makar dengan maksud menyerang presiden dan/atau wakil presiden, termasuk menjadikan presiden atau wakil presiden mampu menjalankan pemerintahan. Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Dalam perspektif ketahanan nasional, Heri menjelaskan makar merupakan salah satu bentuk ancaman internal yang berpotensi mengguncang fondasi kehidupan bernegara.
"Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga dapat melemahkan kedaulatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara", tutur Heri.
Dia menguraikan setidaknya ada tiga dimensi ketahanan nasional yang dapat terdampak. Pertama, ketahanan politik, di mana upaya yang bertujuan melumpuhkan kepala pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional dapat menciptakan instabilitas politik, mengganggu keberlangsungan pemerintahan, dan memicu krisis kepercayaan publik.
Bahkan, lanjut dia, apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi tersebut dapat membuka ruang terjadinya kekosongan kekuasaan atau power vacuum.
