NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, menerima bantuan Rp10 miliar dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang antara lain akan diprioritaskan bagi pengadaan mobil pemadam kebakaran.
"Ada bantuan Rp10 miliar lebih dari pusat untuk penanganan karhutla," kata Bupati Gunung Mas Jaya S Monong di Kuala Kurun, Kalteng, Rabu.
Dia menjelaskan bantuan tersebut diterima pada penyaluran tahap kedua, setelah Gunung Mas tidak termasuk daerah penerima bantuan tahap pertama pada September 2026.
"Kami dapat memahami keterbatasan anggaran pemerintah pusat, sehingga tetap berfokus pada penanganan karhutla sembari menunggu dukungan pendanaan," ujar Jaya.
Terkait pemanfaatannya, pemerintah kabupaten akan segera menggelar rapat bersama tim anggaran untuk menentukan alokasi bantuan sesuai kebutuhan penanganan karhutla.
Dana tersebut rencananya diprioritaskan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran dan berbagai kebutuhan pendukung penanganan karhutla di wilayah setempat.
Sebelumnya, pemerintah pusat mengalokasikan bantuan penanganan karhutla sebesar Rp1,235 triliun yang disalurkan dalam dua tahap kepada sejumlah pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026), menyampaikan bahwa bantuan tahap kedua sebesar Rp480 miliar telah ditransfer kepada 44 kabupaten/kota.
Dari jumlah tersebut, Kalimantan Tengah memperoleh alokasi Rp110 miliar untuk sembilan daerah, sedangkan besaran bantuan setiap daerah berkisar Rp10 miliar hingga Rp20 miliar.
Sementara itu, bantuan tahap pertama senilai Rp760 miliar telah disalurkan pada 7 September 2026 kepada tujuh pemerintah provinsi dan 35 pemerintah kabupaten/kota.
Sesuai arahan Presiden, bantuan tersebut diprioritaskan untuk perlindungan masyarakat terdampak karhutla, termasuk penyediaan masker, oksigen portabel, rumah oksigen, serta penanganan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selain itu, bantuan dapat dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan pemadaman, pembangunan sumur bor, serta mendukung kebutuhan operasional dan logistik personel penanganan karhutla.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya penanganan karhutla secara lebih cepat, masif, dan terpadu guna menekan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.